ppkad adalah. Peran tersebut dalam rangka untuk mensosialisasikan program-program KB yang meliputi empat jenis program di antaranya 1 KB dan kesehatan Reproduksi, 2 Kesehatan Reproduksi Remaja, 3 Peningkatan Ketahanan dan Pemberdayaan. ppkad adalah

 
 Peran tersebut dalam rangka untuk mensosialisasikan program-program KB yang meliputi empat jenis program di antaranya 1 KB dan kesehatan Reproduksi, 2 Kesehatan Reproduksi Remaja, 3 Peningkatan Ketahanan dan Pemberdayaanppkad adalah  3

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan1. Ketentuan Umum 1. B. 4. an yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. M selaku Kasatpel Pelatihan dan…. Kegiatan ini dibuka oleh Bapak Dr. 18. Adapun peran PPKBD dan Sub PPKBD adalah sebagai 1Penyuluh, 2 Penggerak, 3 Motivator, 4 Fasilitator, 5 Katalisator, 6 Teladan. Jurnal pendapatan ppkd terdiri dari pendapatan dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan hibah. Pendapatan Transfer-LO; dan 3. id. Alokasi Anggaran PPID TA. 17. Akun Rekening Koran – PPKD dan Rekening Koran – SKPD akan dieliminasi pada saat penggabungan laporan keuangan. Dalam proses ini bendahara pengeluaran PPKD menyusun dokumen SPP-LS PPKD SPP-LS PPKD sebagai alat pengajuan dana atas belanja-belanja PPKD seperti belanja hibah, belanja bunga dan belanja tak terduga. 14. 2. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnyayang selanjutnya disebut Dinas PPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Dokumen sumber untuk penjurnalannya adalah Laporan Posisi Kas Harian yang dibuat. PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa. Kaur dan Kasi; dan. Dalam format APBD, Transfer dari pemerintah pusat berikut ini yang tidak masuk dalam klasifikasi Dana Perimbangan adalah: answer choices. 06/ 2006 tentang Modul Penerimaan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar. Sembah sujud penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena anugerah dan rahmat-Nya jualah sehingga makalah ini dapat terselesaikan. Untuk mengetahui bagaimana perencanaan pelatihan yang ada di PPKD Jakarta Timur. SEKRETARIAT. lock_outline. 1. Daerah adalah Kota Batam. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris. Adapun langkah-langkah pelaksanaan entry data RKA-SKPD dan RKA-PPKD adalah sebagai berikut: 1. mempunyai fungsi sebagai PPKD dan sebagai PD. Dalam rangka efktifitas pelaksanaan entry data, diminta perhatian Saudara operator/admin SKPD hal-hal sebagai berikut: a. Dengan Intan Smart diharapkan dapat meningkatkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah. 5. 14. kekuasaan PKPKD. (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan: a. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang. disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas: a. 2) Akun Rekening Koran – SKPD (berada di PPKD). Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah pada masa yang akan datang. 25. Rekonstruksi RPJMN 2015-2019 Terhadap RPJMD 2013-2018 Pemerintah Kota Bekasi. 7. PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN KERJA DAN PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan dengan pengertian: Belanja adalah semua pengeluaran yang telah diterbitkan SP2D yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. 2. 7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai. as PPKAD Kabupaten Muna yang membantu Kepala Din. Kepala Dinas PPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo. 14. kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan. SKPD yang membidangi dan PPKD dan akan dikonversi dandikonsolidasikan pada RKA-SKPD untuk selanjutnya menjadi perubahan. 33. 10. Akuntansi Pendapatan PPKD Kelompok pendapatan yang menjadi kewenangan PPKD adalah sebagai berikut: - Dana Perimbangan ( pendapatan transfer ) - Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah a. Berapa. 01 Kas di Kasda 600. 12. Dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah: Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara. Sedangkan Sistem akuntansi PPKD dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Dalam Permendagri 20 tahun 2018 dijelaskan secara gamblang bahwa Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa melimpahkan sebagian kekuasaanya kepada PKPKD. 37. Pelaksanaan entry data menggunakan aplikasi SIPKD modul penganggaran 2. PPK yang kedua adalah PPK-SKPD yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, mempunyai tugas pokok yang berkaitan dengan. 19. C. selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Namun, Multi Glosarium mengambil langkah lebih maju dengan mengintegrasikan pengertian dari berbagai bidang ke dalam satu halaman website saja. 13. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja Dinas PPKAD Kabupaten Pinrang. 16. Perkada adalah peraturan gubernur atau peraturan bupati/wali kota. 17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. go. 7. disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD. DPA - SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah TA 2016. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa. 47. Menurut Ratmono dan Sholihin (2015) dalam bukunya Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual, kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemeintahan. PPKD terlibat dalam hal pengadaan barang/jasa oleh SKPD dilakukan dengan mekanisme pembayaran LS, sehingga fungsi akuntansi PPKD memiliki tugas:. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah. 20. as PPKAD dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. PERMENDAGRI No. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkanSistem akuntansi PPKD ini meliputi: 1. disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah DIYdan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah panitia pemilihan yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bendahara Pengeluaran SKPD Redtube menerima Uang Persediaan sebesar Rp. 5. 30. Akuntansi Aset SKPD 1) Pihak-Pihak Terkait Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi aset SKPD adalah: a) Kuasa BUD b) PPKD c) Pengguna Barang d) Pengelola Barang e) Pejabat penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) 2) Langkah-Langkah Teknis a) Pembelian Aset Tetap Dalam kasus pembelian aset tetap, berdasarkan bukti transaksi berupa Berita. PPKD = Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa. 15. Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut PBB adalah Pajakadalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuandalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. Unit SKPD adalah Bagian dari SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program. PENGGUNAAN RK-PPKD DAN RK-SKPD RK-PPKD DAN RK-SKPD MERUPAKAN REKENING TIMBAL BALIK (RECIPROCAL ACOUNT) ANTARA SKPD DENGAN SKPKD, PENGGUNAAN AKUN INI DIDASARKAN PADA PENGGUNAAN KONSEP HOBO, JENIS AKUN INI MERUPAKAN AKUN REAL, DIMANA RK-PPKD MERUPAKAN EKUITAS YANG DIMILIKI SKPD, RK-SKPD MERUPAKAN REKENING ASET YANG DIMILIKI SKPKD SKPD Penerimaan SP2D UP/GU/TU Kas Bendahara Pengeluaran RK-PPKD. TPK adalah tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh PKA. 29. 000 Cr. Arti dan makna apa itu DPPKAD adalah dalam istilah singkatan. Fungsi Akuntansi-PPKD Dalam sistem akuntansi pembiayaan, fungsi akuntansi pada PPKD memiliki tugas sebagai berikut: a. PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa. Format SK Honor PPKD Tahun 2020 - Dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pembayaran honor Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa. Masukkan NIK (untuk perorangan) atau NPWP (untuk perusahaan) badge. Kepala SKPKD selaku PPKD . 44. Adapun mekanisme kerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah adalah : Menentukan target pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana. Satuan Kerja Pengelola Keuangan. Si. 6. sesuai Permendagri 20 Tahun 2018 secara transparan dan akuntabel, maka Kepala Desa perlu menetapkan Keputusan atau Surat Keputusan (SK) tentang besaran honor PPKD Tahun Anggaran 2020. 2. penggunaan rk-ppkd dan rk-skpd. Kepala Dinas PPKAD adalah Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Muna 8. Terdapat 3 sasaran. Hal ini tentu akan menjadi hambatan bagi Pemerintah Daerah di dalam mengimplementasikannya yang sesuai dengan ketentuan akan berlaku secara efektif pada tahun 2020. 14. 6. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) merupakan dokumen yang. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa. PPKD selaku BUD dalam rangka manajemen kas. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah merupakan Perangkat. Format SK Honor PPKD Tahun 2020 - Dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pembayaran honor Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa. KEP-66/PB/2013 yang berisi tentang standar Prosedur Operasional yaitu sebagai berikut: SP2D LS non gaji paling lama diproses. 4. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran SKPD/PPKD/Pemerintah daerah secara tersanding. Fungsi akuntansi PPKD mencatat pendapatan yang sudah menjadi hak pemerintah2. grobogan. Langkah 1 kertas kerja neraca • Fungsi Akuntansi di SKPKD menyiapkan kertas kerja (worksheet) • PPKD melakukan rekapitulasi saldo-saldo neraca saldo masing-masing SKPD. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berikut dijelaskan secara ringkas ketiga laporan keuangan tersebut. , MH bersama Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy, SE menerima penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022 yang bertempat di Kantor BPK Perwakilan Jawa Barat di. 1. id. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui. Nah, jelaskan dalam Perka LKPP bahwa yang dimaksud TPK disini ialah TPK untuk PENGADAAN BARANG/JASA bukan TPK yang membantu melaksanakan tugas PPKD. 20. Kepala SKPKD selaku PPKD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yangditerapkan di Dinas PPKAD Kabupaten Lahat. Pengguna Anggaran (PA) Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran belanja daerah, yang terdiri dari para kepala satuan kerja perangkat daerah yang ditetapkan sebagai pengguna anggaran. 10. 7. 1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 1. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada Akuntansi Pendapatan – LO dan Pendapatan – LRA SKPD meliputi: a. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah; 15. B. Selain tugas tersebut, PPKD mempunyai wewenang untuk mengelola keuangan daerah dan segala bentuk kekayaan daerah lainnya. tingkat SKPD, PPKD, dan Pemerintah Kota, tidak termasuk perusahaan daerah. B. Tugas PPKD adalah melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. go. Penerimaan adalah hak pemerintah daerah penerima, tidak perlu dikembalikan. Buat Pengajuan. 2a) 53 Penyiapan Raperda APBD RKA-SKPD/PPKD dibahas oleh anggaran pemerintah daerah. Pejabat pengelola keuangan daaerah. -Akun R/K PPKD merupakan akun. daerah. 11. Dokumen sumber untuk penjurnalannya adalah Laporan Posisi Kas Harian yang dibuat oleh BUD. Arti dan makna apa itu PPKAD adalah dalam istilah singkatan. 6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 18. Pengendalian internal barang milik daerah merupakan salah satuPPKD/BIRO KEUANGAN BANK PIHAK KETIGA BAGIAN PERBENDAHARAAN BAGIAN KAS DAERAH BAGIAN AKUNTANSI SP2D, SPM Register 1 SPTU ke SKPD 1 B. Isu hukum yang muncul dalam permasalahan ini adalah bagaimana kedudukan PA/KPA, PPK, Pejabat Pengadaan dan PPTK dalam pengadaan barang/jasa terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Dokumeu Pelaksanaan Anggaran Dinas PPKAD, yang. GRESIK. Pemimpin BLUD adalah pejabat yang diangkat oleh Gubernur untuk memimpin penyelenggaraan BLUD dan bertindak sebagai Pengguna/Kuasa Pengguna. 16. DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar perubahan penggunaan anggaran oleh pengguna anggaran. 7. Kepala Dinas PPKAD adalah Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Muna 8. adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. arus kas, e. bila koreksi bersifat menambah Pendapatan terjadi pada periode yang sama dengan saat pengakuannya, atau menambah7. -5-14. E. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 3 Permendagri No. B. ,Ltd. Unsur perangkat desa apa saja yang terlibat?. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.